Pajak Crypto, Australia Minta Saran OECD

Australia, negara dengan jumlah ATM Crypto terbanyak di dunia, tengah mempertimbangkan penerapan kerangka kerja perpajakan untuk industri Crypto. Departemen Keuangan Australia telah meminta saran dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) terkait hal ini.

OECD memiliki Kerangka Kerja Pelaporan Aset Crypto (CARF) yang merupakan kerangka kerja transparansi perpajakan bagi otoritas internasional untuk mengumpulkan informasi terkait pajak dari penyedia aset Crypto. CARF membantu meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang pajak setempat dan mencegah penghindaran pajak.

Jika Australia menerapkan CARF, negara tersebut dapat memperoleh manfaat dari visibilitas pendapatan dari aset Crypto yang lebih baik. Selain itu, CARF akan menerapkan Pelaporan Penyedia Aset Crypto ke beberapa perusahaan Crypto, termasuk bursa Crypto, penyedia dompet, pialang, dealer, dan penyedia ATM.

Namun, Australia juga dapat memilih untuk menerapkan aturan buatannya sendiri untuk menargetkan data tertentu yang dibutuhkan. Dengan pendekatan ini, Australia dapat menambahkan atau menghapus bidang informasi tertentu berdasarkan otoritas pajak. Otoritas pajak juga dapat berbagi informasi dengan otoritas lain untuk mendapatkan informasi terkait.

Perkembangan industri Crypto di Australia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tahun lalu, pemegang Crypto di negara tersebut memperoleh laba rata-rata hingga USD 9.627, atau peningkatan 17% dari laba tahun 2022. Jumlah individu di Australia yang akan berinvestasi dalam Crypto tahun depan juga diproyeksikan akan meningkat menjadi lebih dari 2 juta orang.

Adopsi Crypto yang relatif tinggi di Australia tercermin dari seperlima populasi yang diidentifikasi sebagai pemegang Crypto. Mesin ATM Crypto di Australia juga berbagi jumlah yang besar, diperkirakan sekitar 3,3% dari pangsa pasar di dunia.

Penerapan kerangka kerja perpajakan untuk industri Crypto di Australia diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang pajak dan mencegah penghindaran pajak. Hal ini juga dapat membantu pemerintah untuk mendapatkan informasi yang lebih baik tentang pendapatan dari aset Crypto.

Konsultasi publik terkait kerangka kerja perpajakan aset digital di Australia akan berlangsung hingga Januari mendatang. Pemerintah Australia akan mempertimbangkan masukan dari konsultasi tersebut sebelum mengambil keputusan akhir.